Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kampung Iklim Di Wilayah Kota Tangerang

Abstract

Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meliputi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan wilayah setingkat dusun/dukuh, RW (Rukun Warga), atau tingkat desa/kelurahan. Penelitian ini difokuskan pada analisis Proklim di beberapa Kelurahan di Tangerang diantaranya adalah RW 14 Kelurahan Panunggangan Barat, RW 10 Kelurahan Gebang Raya, RW 12 Kelurahan Sukasari, RW 16 Kelurahan Uwung Jaya, RW 05 Kelurahan Gembor dan RW 10 Kelurahan Karangsari yang merupakaan binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Tujuan penelitian adalah menganalisis pemberdayaan masyarakat pada program kampung iklim di wilayah Kota Tangerang. Dari keenam wilayah RW 10 Kelurahan Karangsari yang belum optimal dalam pelaksanaan proklim perlu adanya kerjasama lintas sectoral untuk mendukung suksesnya kegiatan ini. Pelaksanaan program kampung iklim ini mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat dan organisasi perangkat daerah serta mitra pembangunan terkait. Perlu pendampingan dari pemerintah setempat secara serius dalam pelaksanaan proklim sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara optimal dan konsisten.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Kampung Iklim

The Climate Village Program (Proklim) is a work program from the Environmental Service (DLH) covering climate change adaptation and mitigation activities carried out by communities at the hamlet/hamlet level, RW (Rukun Warga), or village/ward level. This research focuses on Proclimate analysis in several sub-districts in Tangerang, including RW 14 Panunggangan Barat Subdistrict, RW 10 Gebang Raya Subdistrict, RW 12 Sukasari Subdistrict, RW 16 Uwung Jaya Subdistrict, RW 05 Gembor Subdistrict and RW 10 Karangsari Subdistrict which is under the guidance of the Department Tangerang City Environment. The aim of the research is to analyze community empowerment in the climate village program in the Tangerang City area. Of the six areas of RW 10, Karangsari Subdistrict, which have not yet been optimal in implementing the pro-clim, there needs to be cross-sectoral cooperation to support the success of this activity. The implementation of this climate village program has received support and participation from the community, regional organizations and related development partners. Serious assistance from the local government is needed in implementing the pro-climate system so that community empowerment can be carried out optimally and consistently.

Keywords: Empowerment, Community, Climate Village